Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Halaman 63 - 67
Pilihlah salah satu jawaban dari a, b, c, atau d yang paling benar!
1. Berikut ini termasuk kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD NRI
Tahun 1945 adalah . . . .
Jawaban :
B. Mengikuti berbagai upaya pembelaan negara.
B. Mengikuti berbagai upaya pembelaan negara.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang karena . . . .
Jawaban :
B. Tidak ada hak yang mungkin ada, tanpa kewajiban.
B. Tidak ada hak yang mungkin ada, tanpa kewajiban.
3. Contoh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang
pendidikan adalah . . . .
Jawaban :
A. Mendapatkan layanan pendidikan yang sama di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh.
A. Mendapatkan layanan pendidikan yang sama di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh.
4. Contoh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi
adalah . . . .
Jawaban :
C. Mendapatkan kesejahteraan, kesempatan dalam bekerja dan berusaha, serta mencintai produk dalam negeri.
C. Mendapatkan kesejahteraan, kesempatan dalam bekerja dan berusaha, serta mencintai produk dalam negeri.
5. Contoh upaya kamu dalam menghormati dan menghargai hak-hak orang lain
adalah . . . .
Jawaban :
B. Mendengarkan pendapat teman dalam berdiskusi dan menerima masukan dari teman.
B. Mendengarkan pendapat teman dalam berdiskusi dan menerima masukan dari teman.
6. Tentukan pihak yang menerima hak dan pihak yang sudah menunaikan
kewajiban!
Jawaban :
Pihak yang Menerima Hak:
- Siswa-siswi SMA/SMK: Mereka adalah pihak yang menerima manfaat dari kebijakan penggratiskan SPP. Mereka tidak perlu membayar SPP dan biaya seragam sekolah, sehingga dapat mengakses pendidikan lebih mudah.
Pihak yang Sudah Menunaikan Kewajiban:
- Pemerintah Provinsi: Bertanggung jawab atas penggratiskan SPP dan alokasi anggaran untuk itu. Mereka membiayai program penggratiskan SPP dengan dana dari anggaran provinsi.
- DPRD Provinsi: Terlibat dalam pembahasan dan penetapan anggaran yang berkaitan dengan penggratiskan SPP. Mereka melakukan kajian dan perencanaan anggaran untuk memastikan program ini terealisasi.
- Dinas Pendidikan Provinsi: Berperan dalam pelaksanaan program penggratiskan SPP. Mereka mengelola dana yang dialokasikan dan memastikan bahwa siswa-siswa menerima manfaat dari program ini dengan cara yang sesuai.
Pihak yang Menerima Hak:
- Siswa-siswi SMA/SMK: Mereka adalah pihak yang menerima manfaat dari kebijakan penggratiskan SPP. Mereka tidak perlu membayar SPP dan biaya seragam sekolah, sehingga dapat mengakses pendidikan lebih mudah.
Pihak yang Sudah Menunaikan Kewajiban:
- Pemerintah Provinsi: Bertanggung jawab atas penggratiskan SPP dan alokasi anggaran untuk itu. Mereka membiayai program penggratiskan SPP dengan dana dari anggaran provinsi.
- DPRD Provinsi: Terlibat dalam pembahasan dan penetapan anggaran yang berkaitan dengan penggratiskan SPP. Mereka melakukan kajian dan perencanaan anggaran untuk memastikan program ini terealisasi.
- Dinas Pendidikan Provinsi: Berperan dalam pelaksanaan program penggratiskan SPP. Mereka mengelola dana yang dialokasikan dan memastikan bahwa siswa-siswa menerima manfaat dari program ini dengan cara yang sesuai.
7. Menurutmu, mengapa pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa perlu
menganggarkan Rp. 904,19 Miliar untuk biaya pendidikan di daerahnya?
Jelaskan pendapatmu!
Jawaban :
Untuk biaya pendidikan di daerahnya karena mereka ingin meningkatkan akses pendidikan, mengurangi beban finansial keluarga, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di provinsi tersebut.
Untuk biaya pendidikan di daerahnya karena mereka ingin meningkatkan akses pendidikan, mengurangi beban finansial keluarga, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di provinsi tersebut.
8. Berdasarkan pendapat para responden, bagaimana upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus?
Jelaskan pendapatmu!
Jawaban :
Berdasarkan persentase tertinggi pendapat para responden, sebagian besar dari mereka (34.3%) menganggap bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah ada, tetapi masih kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa ada usaha, tetapi masih perlu peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.
Berdasarkan persentase tertinggi pendapat para responden, sebagian besar dari mereka (34.3%) menganggap bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah ada, tetapi masih kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa ada usaha, tetapi masih perlu peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.
9. Jelaskan peran negara yang paling tepat dilakukan untuk mendukung anak
berkebutuhan khusus di masa pandemi Covid-19 berdasarkan infograik di
atas!
Jawaban :
Berdasarkan infografik, peran negara yang paling tepat dilakukan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus di masa pandemi Covid-19 adalah "Mendukung pembelajaran jarak jauh" (27.3%). Ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tetap memiliki akses dan dukungan dalam pendidikan mereka selama pandemi.
Berdasarkan infografik, peran negara yang paling tepat dilakukan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus di masa pandemi Covid-19 adalah "Mendukung pembelajaran jarak jauh" (27.3%). Ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tetap memiliki akses dan dukungan dalam pendidikan mereka selama pandemi.
10. Berapa persen (%) selisih pendapat antara responden yang menganggap
upaya pemerintah sudah memadai dengan responden yang menganggap belum
mengakomodasi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia? Berikan
kesimpulanmu mengenai upaya pemerintah berdasarkan selisih persentase
tersebut! Isilah kotak teka-teki silang di bawah ini!
Jawaban :
Selisihnya adalah 1%. Meskipun selisih ini kecil, itu menunjukkan bahwa pandangan masyarakat seimbang antara pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, meskipun ada beberapa upaya yang telah dilakukan, ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia untuk mencapai konsensus yang lebih positif.
Selisihnya adalah 1%. Meskipun selisih ini kecil, itu menunjukkan bahwa pandangan masyarakat seimbang antara pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, meskipun ada beberapa upaya yang telah dilakukan, ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia untuk mencapai konsensus yang lebih positif.
PERTANYAAN 
1. Merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau
umum.
Jawaban : Hak
2. Merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak
yang diperoleh seseorang.
Jawaban : Kewajiban
3. Semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara
tertentu.
Jawaban : Warga Negara
4. Suatu kelompok manusia dengan kesamaan keturunan, budaya, bahasa,
ideologi, sejarah, serta wilayah tertentu dengan kehendak yang sama untuk
bersatu.
Jawaban : Bangsa
5. Pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili seseorang yang
melanggar hukum.
Jawaban : Hakim
6. Lembaga atau institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan
ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan
kepada masyarakat.
Jawaban : POLRI
7. Tempat atau wilayah dimana peserta didik berada, baik di sekolah, rumah
maupun masyarakat.
Jawaban : Lingkungan
8. Lembaga formal tempat peserta didik belajar.
Jawaban : Sekolah
9. Profesi seseorang yang memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan
persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses
peradilan.
Jawaban : Advokat
10. Kata awal dari sila ketiga Pancasila.
Jawaban : Persatuan
Belum ada Komentar untuk "Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Halaman 63 - 67"
Posting Komentar